oleh

Kepala Daerah Seluruh Indonesia Wajib Melaporkan Harta Kekayaan (LHKPN) Ke KPK

-Kerinci-241 views
KERINCI, Jambi – Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan kewajiban setiap penyelenggara negara (bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota) seluruh Indonesia.
Hal ini berdasarkan peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) no 07 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelanggara Negara dan Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor: SE – 08/01/10/2016 tentang Petunjuk Tekhnis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara setelah diberlakukannya peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi no 07 tahun 2016.
Undangan KPK RI untuk penyelenggara negara (Bupati, wakil bupati, walikota, wakil wali kota) seluruh Indonesia bertujuan untuk mengklarifikasi Harta Kekayaan. Senin 4 maret 2019 bertempat di kantor gubernur jambi Bupati Kerinci beserta walikota Sungai Penuh memenuhi undangan KPK RI untuk mengklarifikasi harta kekayaan penyelenggara negara yang bertepatan dengan pelantikan bupati kerinci.
Mountri Friady Kabag humas pemda Kerinci saat di konfirmasi di rumah dinas gubernur Jambi selepas pelantikan bupati Kerinci membenarkan adanya undangan KPK RI terhadap Bupati Kerinci. “Ya memang benar jadwal beliau hari ini selain dalam rangka pelantikan juga dalam rangka memenuhi undangan KPK terkait LHKPN, namun ini bukan merupakan pemanggilan terhadap kepala daerah tapi kehadiran bupati untuk mengklarifikasi Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dari 2017 sampai 2018,” ungkap Kabag Humas Pemda Kerinci.
Lanjutnya lagi, seluruh kepala daerah se Provinsi Jambi bahkan wakil kepala daerah juga di undang KPK, bukan hanya bupati Kerinci dan wako Sungai Penuh saja. Jadi undangan KPK ini bukan terkait masalah korupsi, ini merupakan kewajiban seluruh penyelenggara negara, bupati wakil bupati, Wali kota dan Wakil wali kota di undangan semua.
Dan bahkan untuk pejabat eselon II,III, dan IV juga wajib melaporkan harta kekayaan ke negara namanya Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN). Nah kebetulan undangannya bertepatan dengan hari pelantikan bupati,” tutupnya. LHKPN, atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara merupakan salah satu “jurus” ampuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membasmi korupsi seorang kepla daerah dalam menjalankan roda pemerintahan.
Dengan adanya kewajiban seorang kepala daerah untuk melaporkan harta kekayaan setiap tahun kepada KPK masyarakat berharap adanya rasa ketakutan dan timbul efek jera seorang kepala daerah untuk memanfaatkan jabatannya demi memperkaya diri atau keluarganya.(adv/cdr)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed