oleh

Masyarakat Gerah, Proyek Balai Wil VI Tanpa Nilai Kontrak dan Izin Warga Pemilik Sawit

-Tebo-322 views

Muaro Tebo (JAMBI) wartaposgroup –Kementerian Pekerjaan Umum Derektorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera VI. SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Daya Air Wilayah Sungai batang Hari Provinsi Jambi.
Pembuat Komitmen : Sungai dan Pantai, Kegiatan : Pembangunan Drainase Utama di Kota Muaro Tebo, Kontrak Nomor : HK.02.01?Bws6/B1/01. TGL 25 Maret 2019, Konsultan Superpisi : PT. Wandra Cipta Enggineering Consultant, Lokasi : Muaro Tebo, Kabupaten/Kota : Muara Tebo, Sumber Dana : APBN, Waktu Pelaksanaan : 240 (Dua Ratus Empat Puluh) Hari Kerja, Pelaksanan CV. Limas Perkasa, Nilai Kontrak : 0 Kosong, 14/06/2019 pukul 14:00 Wib di lokasi proyek drainase balai Wilayah VI muaro Tebo.
Masyarakat pemilik sawit dan lahan jalur pembangunan drainase kota muara tebo, mulai gerah dan merasa di abaikan oleh pelaksana pembanunan drainase balai wilayah VI CV. Limas Perkasa.
Selain di papan informasi proyek tidak di tulis Nilai Kontrak Proyek, hal ini tidak diketahui oleh publik berapa anngaran yang dikucurkan oleh APBN untuk pembangunan drainase di kota muaro tebo tersebut.
Juga pihak pelaksana, membuat masyarakat pemilik sawit dan lahan yang di lalui proyek drainase merasa di rugikan dan dilecehkan, sebab pihak pelaksana tidak ada minta ijin dan pemberitahuan kepada warga. Dan juga belum ada pihak Kementerian Pekerjaan Umum Derektorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera VI, melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terlebih dahulu.
Seperti yang dikatakan Budi Kurniawan, warga setempat yang lahannya di lalui proyek drainase (14/06) Via Hand Phone selulernya 08127892xxxx bahwa pihak pelaksanan atau pemerintah tidak ada koordinasi atau sosialisasi tentang jalur drainase yang dilalui proyek balai wil VI.
“kami merasa di lecehkan dan di rugikan oleh pihak pelaksana, dikarenakan pelaksana se-enaknya saja membongkar dan menumbangkan sawit dan melakukan pelebaran di tanah kami. Sami sangat dirugikan dengan adanya kegiatan pembangunan drainase di areal sawit dan lahan kami, pemerintah ingin melebarkan drainase sedangkan kami pemilik sawit melebar kerugiannya. Jangan seenaknya saja melakukan sesuatu terhadap hak milik orang, menguntuntung perusahaan merugikat masyarakat” jelasnya dengan nada kesal. (Jas)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

3 comments

News Feed