oleh

Nopri Perangkat Desa Pintas Tuo : Tidak Ada UU Halanggi Angkutan Sawit Lebih Tonase

-Tebo-151 views

Tebo (JAMBI) wartaposgroup – Kecemasan warga akan daya tahan dan umur jalan umum yang di lewati oleh pihak kendaraan angkutan sawit. yang disinyalir melebihi tonase kapasitas angkut melewati jalan tidak sesuai kelas jalan butuh kejelasan dan tindakan pemerintah  Warga desa pintas tuo, kecamatan muara tabir kabupaten tebo, telah berulangkali memperingati kendaraan kendaraan yang lalu lalang melintasi jalan umum di kecamatan muara tabir 28/05/2019

Nampaknya, hal itu tidak menjadi perhatian pihak penanggungjawab yaitu pemilik sawit. Didapat kabar tentang kendaraan angkutan sawit yang melintasi jalan sepanjang desa pintas tuo telah ada perjanjian dengan pihak pemilik sawit.

Baru baru ini, warga kembali menghadang kendaraan angkutan sawit yang di sinyalir melewati jalan tidak sesuai kelas beban tonasenya.

Jalan yang di bangun pada tahun 2016 lalu sudah banyak yang rusak dan menunjukkan kerusakan puluhan titik disepanjang jalan di kecamatan muara tabir dan kecamatan tebo ilir.

Menurut loudin. S.Pd. sawit di bawa ke PT Ayang melintasi jalan desa bangun seranten jalan desa bangko pintas desa pintas tuo desa M bacang gedang dan di kecamatan tebo ilir desa bedara, betung timur.

Penghadangan (Warga/red) kendaraan angkutan sawit yang dilakukan warga sebagai upaya menjaga ketahan jalan yang sudah banyak  rusak.

Upaya warga masyakat itu, di cegah oleh Nopri aparat pemerintahan desa pintas tuo, dengan mengatakan bahwa tidak ada undang undang untuk menahan angkutan sawit yang melebihi tonase melintasi kecamatan maura tabir.

“Tidak ada undang undang menghadang angkutan sawit melebihi tonase angkut, sudah bubar semua” kata Nopri kepada warga yang sedang menahan kendaraan sawit.

Berdasarkan data Kementerian PUPR bahwa dalam 1 tahun kerugian karena untuk memperbaiki jalan sampai dengan Rp 43 Triliun, sedangkan sedangkan (anggaran) untuk membangun jalan itu hanya Rp 26 Triliun. Diakhir kesempatan, Dirjen Budi mengingatkan bagi siapa saja baik itu perusahaan karoseri, pengusaha truk maupun pengusaha barang yang memerintahkan untuk melakukan over loading dan over dimensi sudah saatnya untuk kembali kepada ketentuan yang ada.

Minyimak undang undang pemeliharaan, undang undang lalu lintas jalan dan pemeliharaan aset daerah, daerah perlu di kaji apakah benar tidak ada undang-undang tentangan angkutan melebihi tonase yang melintasi badan jalan tidak sesuai kelasnya. Dan bagaimana tindakan pihak DLAJ kabupaten tebo “Polisi PNS” atau mungkin petugas bermain upeti – upetian. (Jas)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed